Politik Kaltim….
Ajang bebas berpendapat………..
Lontarkan segala yang ada di hati anda…….
Selamat berkarya ……….
2 Comments »
Leave a comment
| Next »
-
Recent
-
Links
-
Archives
- December 2007 (2)
-
Categories
-
RSS
Entries RSS
Comments RSS
Hi, this is a comment.
To delete a comment, just log in, and view the posts’ comments, there you will have the option to edit or delete them.
Pemilihan Gubernur Arena Penjarah Mendukung Perampok .
Oleh: Dhany Sontoloyo
Sungguh ironis melihat pemilihan kepala-kepala daerah melalui Pemilihan Gubernur (Pilgub) yang terjadi di Indonesia. Pesta demokrasi yang seharusnya menjadi pesta rakyat karena rakyat dapat memilih pemimpin daerah yang bersih dan amanah sudah bergeser ke arena perampokan maling-maling yang bersembunyi di partai-partai. Anehnya, maling-maling partai tanpa malu-malu merampok rakyat yang sedang mengalami kelaparan.
Sebagai contoh, di Kalimantan Timur, perampok yang berbaju partai tanpa malu-malu menjual rakyat atas nama partai merampok pejabat yang jelas-jelas merampok rakyat. Misalnya, Bupati Kutai Timur Awang Faroek Ishak yang sudah jelas merampok uang rakyat Kutai Timur berhasil melenggang sebagai Kandidat Gubernur Kaltim melalui PPP, PAN, PBB, dan Partai Demokrat.
Menurut berbagai sumber, untuk mendukung Awang Faroek, PPP harus menaruh target dana milyaran rupiah melalui DPW PPP Khairul Fuad. Sang ketua DPW PPP sendiri sudah tersangkut kasus yang hingga kini kasus korupsinya masih dalam kasasi di Mahkamah Agung. Sedangkan untuk PAN, konon menurut sumber, juga melakukan bargaining dengan ketua PAN, Sutrisno Bachir, yang juga pemilik saham di PT. Kaltim Prima Coal (KPC).
Afiliasi dukungan dan backing perampok dari pusat inilah yang mendorong adrelain Awang Faroek berpidato tanpa rasa malu didepan rakyat bahwa ia telah membeli Partai Demokrat dengan dua (2) lokasi batubara kepada Ketua Demokrat Hadi Utomo dengan bargaining dua kursi Demokrat di DPRD Kaltim untuk dipakai Awang Faroek. Hebatnya lagi, ia mengklaim dirinya didukung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Gubernur Kaltim. Tentu hal ini membuat rakyat yang terpesona dengan Presiden SBY dan bertanya-tanya, apakah Presiden SBY dan keluarganya sudah terpesona dengan Aburizal Bakrie yang menjadi orang terkaya melalui PT. KPC? Bisa jadi, tapi apakah Presiden semudah itu menukar harga kursi Gubernur dengan 2 areal batubara? Hanya Hadi Utomo dan pengurus Demokrat yang bisa menjawab tapi rakyat berharap upaya suap ini bisa diselidiki dan dibuktikan kebenarannya melalui pengurus Demokrat Adji Massaid dan Kidhi.
Lebih aneh lagi, sebelum Demokrat menetapkan Awang Faroek sebagai Kandidat Gubernur, Tabloit Kabinet – tabloid yang selama ini konsisten mengangkat berbagai kasus korupsi melaporkan Awang Faroek terindikasi kasus korupsi pembangunan kantor Bupati di Bukit Pelangi. Menurut tabloid tersebut, surat ijin pemeriksaan Awang dari Kejaksaan Agung sudah di meja Presiden tapi kok tiba-tiba Awang malah didukung Demokrat? Apakah Demokrat sudah mau menggunakan kasus Awang sebagai bargaining untuk mendapatkan keuntungan? Jika ini yang terjadi, maka sudah sepantasnya rakyat disadarkan supaya jangan memilih Demokrat dalam Pemilu 2009. Apakah Kejaksaan Agung juga menggunakan kasus Awang sebagai kesempatan memeras dan merampok sama seperti yang terjadi dengan kasus BLBI Syamsul Nursalim. Jika benar, harusnya Jaksa Yang Agung Herdarman Supandji dan sejumlah Jampidsus-nya HARUS mengundurkan diri dan mengakui dosa-dosanya kepada rakyat Kaltim.
Kasus lain yang lebih heboh adalah dagelan dari Partai Golkar. Golkar yang tetap ngotot mencalonkan Koruptor kelas kakap, Syaukani Hasan Rais, malah merestui Jusuk SK sebagai calon Gubernur Kaltim berpasangan dengan Luther Kombong yang juga Perampok Hutan Kelas Kakap. Rakyat bertanya, apa keberhasilan seorang Jusuf SK? Terlebih apa keberhasilan seorang Luther Kombong yang sudah jelas-jelas merampok hutan Kaltim puluhan tahun tanpa tersentuh? Bukankah Jusuf SK pernah terlibat kasus korupsi pengelolaan Paviliun Teratai sewaktu menjabat sebagai Direktur RSUD A. Wahab Syahrani Samarinda? Menurut informasi, jagoan Golkar tersangkut korupsi dana pembangunan Paviliun dalam Pavilium sekitar Rp. 8 Milyar. Lebih hebatnya lagi, anaknya Luther Kombong yang jelas-jelas berperan sebagai pengedar dan pemakai Narkoba, direkomendasikan sebagai wakil gubernur.
Menurut berbagai sumber, Jusuf SK lolos dalam konvensi Golkar karena berhasil memberikan dana puluhan milyar kepada Syaukani Hasan Rais, Agung Laksono, Syamsul Muarif, Burhanudin Napitulu, dll. Informasi yang membuat kita berdecak kagum datang dari Sekretaris PDP Golkar, Philipus Gaing kepada kandidat yang berniat menjadi wakil harus menyetor dana sebesar Rp. 20 milyar. Bandingkan berapa setoran Jusuf SK yang berhasil lolos sebagai Calon Gubernur?
Berbagai prediksi menyeruak, Golkar sengaja memasang Jusuf SK – Luther Kombong sebagai Cagub-Cawagub karena kurang kaderisasi atau panik. Sekiranya ini benar, maka Golkar dalam kepemimpinan Jusuf Kall telah GAGAL TOTAL. Mungkin premis Akbar Tandjung benar, Golkar sekarang lebih orientasi pada Uang, Uang, dan Uang karena dipimpin oleh saudagar. Jika benar, bisa dipastikan bahwa para pengurus Golkar yang konon sudah berusia tua (bau tanah) mau lengser dengan kaya raya dengan pundi-pundi dari Pilkada. Mungkin sikap rakus pengurus tua Partai Golkar inilah mengakibatkan Golkar KO dan Keok disejumlah Pilgub.
Kasus yang lebih hebat justru datang dari Achmad Amins, kandidat yang diusung PKS, PKB, dll. Amins yang pada Desember 2007 lalu mendeklarasikan dirinya melalui PAN, tanpa malu-malu mengakui sudah menyetor dana Rp. 2.5 Milyar kepada PAN. Amins marah dan membongkar kasus ini kepada publik karena tidak didukung PAN. Andi Harun yang menerima dana tersebut kini melenggang masuk sebagai pengurus Partai Patriot.
Setali tiga uang. Kasus Amins bukannya tidak ada. Sejumlah kasus yang menjerat Amins sampai dengan saat ini hanya menumpuk di Kejaksaan Agung – mungkin dijadikan bagian dari bargaining Kejaksaan Agung untuk merampok Amins. Menurut berbagai sumber, Amins melalui mantu Wapres JK, Suhartono menyetor dana milyaran untuk membungkam Kejaksaan supaya kasusnya tidak diungkit. Aneh bin ajaib.
Amins kepada partai-partai pendukung juga menyetor dana sebagai sewa perahu partai yang digunakannya melenggang ke kursi Gubernur Kaltim. Kepada PKS misalnya, Amins diwajibkan menyetor sejumlah dana sebagai “Mahar” meskipun ia menggandeng Hadi Mulyadi, Ketua DPD PKS sebagai wakilnya. Obrolan dipinggir jalan menyindir PKS sebagai Partai KURANG Sejahtera karena menggunakan alasan agama untuk merampok maling. Sedangkan kepada Ipong, Ketua DPD PKB, konon Amins harus menyetor dana Rp. 5 Milyar.
Pertanyaan sederhana dari rakyat awam kepada semua partai adalah, apa keberhasilan dan kelebihan dari kandidat-kandidat di atas sehingga rakyat harus memilih mereka sebagai pemimpin Kaltim? Bisa ditelusuri, selama Awang Faroek yang memimpin Kutai Timur, tidak ada kemajuan apapun. Jangankan kemajuan, jalan menuju Sengatta dari Bontang rusak berantakan. Belum lagi pembangunan kota Sangatta yang masih semrawut. Kota Sangatta masih memiliki wajah sebagai kota karena adanya KPC.
Bagaimana dengan Jusuf SK dan Achmad Amins? Setali tiga uang. Sangat miris menjelaskan karena rakyat lebih bangga menjelaskan kemunduran Jusuf SK, Achmad Amins dan kandidat-kandidat lain daripada membicarakan keberhasilan mereka.
Sikap lebih hati-hati justru ditunjukan PDIP. Mungkin karena moncong putihnya sudah capek mengumbar kebohongan kepada rakyat atau mungkin karena Emir Moeis sudah kaya raya merampok uang kandidat-kandidat pada masa penjaringan. Syaiful Teteng, Yurnalis Ngayoh, Imam Mundjiat, Achmad Amins, Rina Mering, Awang Faroek dan sejumlah kandidat lain telah dirampok PDIP pada masa penjaringan. Hal ini terungkap dalam berbagai diskusi oleh kandidat-kandidat ini. Tidak ada kata lain, “Kami telah dirampok dengan elegan oleh PDIP”. Rupanya PDIP telah lulus ujian merampok dengan baik. Yang jelas, jejak rekam inilah yang mendorong etnis Dayak menyebarkan himbauan untuk TIDAK MEMILIH PDIP dan Golkar dalam Pemilu 2009.
Sikap perilaku partai-partai yang sudah SANGAT MEMUAKAN rakyat. Rakyat dijadikan bulan-bulanan. Setali tiga uang, sikap yang sama ditonjolkan sejumlah elite, Wiranto, Megawati, Rizal Ramli, dll, yang tanpa malu-malu menjual kemiskinan rakyat sebagai dagang politik untuk meraih kursi presiden. Anehnya mereka tidak mengaca dirinya yang penuh borok-borok kegagalan.
Sikap kami sebagai rakyat sudah sangat jelas, MENOLAK PEMILIHAN GUBERNUR APAPUN ALASANNYA karena PILGUB Kaltim hanyalah ajang Penjarah Merampok Maling. Pekan Olahraga Nasional (PON) harus diutamakan karena PON adalah HARGA DIRI, WAJAH KALTIM, dan KEBANGGAN seluruh rakyat Kaltim.
Tepian Mahakam, 8 Maret 2008
Dhany “Sontoloyo” Achmad